Dari APBN hingga piring nasi goreng, Suluk Senen Pahingan membongkar kenyataan ekonomi yang menyentuh dapur rakyat.
SULUKPAHINGAN.COM – Gelaran edisi ke-36 Suluk Senen Pahingan kembali menghadirkan ruang reflektif lintas disiplin antara ekonomi, spiritualitas, dan kebudayaan. Mengangkat tema “Uang Negara, Uang Kita: Apa Hubungannya,” acara ini berlangsung pada Minggu malam, 4 Mei 2025 di Joglo Pondok Pesantren Al-Itqon, Bugen, Kota Semarang.
Diskusi malam itu dipandu oleh Bastomi Rifai, dimeriahkan oleh musik dari Kaukab Band serta pembacaan puisi oleh Beno Siang Pamungkas.
Acara ini menghadirkan dua narasumber dari latar belakang yang berbeda: Prof. FX. Sugiyanto, Guru Besar Ekonomi Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Jaya Darmawan, peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Dalam paparannya, Prof. FX. Sugiyanto menyoroti kondisi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilainya tidak efisien dan berisiko tinggi terhadap masa depan fiskal Indonesia.
Ia menyatakan bahwa sekitar 15 persen dari APBN saat ini dialokasikan hanya untuk membayar bunga utang, baik dari luar maupun dalam negeri.
“Efisiensi bukan sekadar memotong anggaran, tapi memastikan hak dasar masyarakat tetap terpenuhi. Kita tidak bisa bicara efisiensi jika rakyat kesulitan mendapatkan akses layanan dasar,” ujarnya.
Prof. Sugiyanto juga menyampaikan kekhawatirannya terkait melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Menurutnya, ketimpangan informasi, minimnya partisipasi publik, dan sikap arogan dalam kebijakan membuat publik makin menjauh dari negara.
“Ketika kepercayaan runtuh, bahkan kebijakan terbaik pun akan ditolak. Trust adalah elemen utama dalam demokrasi dan ekonomi yang sehat,” tegasnya.
Sementara itu, Jaya Darmawan menyoroti kemerosotan daya beli masyarakat dan ketimpangan distribusi kekayaan.
Ia mencatat bahwa sejak 2010 hingga 2023, daya beli masyarakat Indonesia terus melemah, yang bahkan bisa dilihat dari realita sederhana seperti pengurangan porsi nasi goreng untuk kebutuhan rumah tangga.
Lebih lanjut, Jaya mengungkap bahwa hanya 0,01 persen penduduk Indonesia yang menguasai sekitar 50 persen dana yang tersimpan di bank.
“Sementara mayoritas masyarakat, yang menyimpan uang kurang dari 100 juta rupiah, hanya memiliki 12 persen dari total dana yang ada. Ini bukan hanya ketimpangan, tapi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi,” ujarnya.
Jaya juga membandingkan kondisi saat ini dengan krisis global 2008-2009. Menurutnya, gejala deflasi pada sektor pangan dan penurunan drastis IHSG hingga minus 8 persen adalah sinyal kuat akan krisis domestik.
Ia juga menilai program bantuan pemerintah seperti MBG belum mampu menumbuhkan kepercayaan publik secara signifikan.
Dari sisi keagamaan dan spiritual, KH. Ubaidullah Shodaqoh menegaskan bahwa persoalan ekonomi bukan semata-mata soal angka, tetapi juga menyangkut keadilan dan nilai.
Ia menyoroti pentingnya kedaulatan pangan sebagai fondasi ketahanan bangsa.
“Kemandirian bangsa tak mungkin dicapai jika pangan kita masih bergantung pada impor. Ketahanan pangan adalah bagian dari keadilan sosial, dan ini harus dimulai dari komunitas paling dasar seperti pesantren,” katanya.
KH. Ubaidullah juga menekankan bahwa pesantren harus tetap menjadi penjaga nilai dan keteladanan, di tengah dinamika politik dan kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa warisan para kiai harus dijaga dengan amal yang tulus dan tidak tunduk pada pragmatisme kekuasaan. []
Baca juga: