Ngaji Bareng Mbah Ubaid
SULUK SENEN PAHINGAN #36
UANG NEGARA, UANG KITA: APA HUBUNGANNYA?
PERNAHKAH kita bertanya: kenapa harga kebutuhan pokok naik? Kenapa gaji tak ikut naik seiring harga barang? Di balik semua itu, ada satu benang merah: kondisi keuangan negara.
Ekonomi negara bukan sesuatu yang jauh dan rumit. Ia nyata dan dekat tercermin dalam isi dompet rakyat, warung kelontong yang sepi, hingga usaha kecil yang kesulitan bertahan. Saat negara mengalami tekanan fiskal, rakyat pun ikut merasakan dampaknya.
Ketika kita mendengar istilah “APBN”, “defisit”, atau “utang negara”, banyak dari kita merasa ini adalah urusan para pejabat dan ekonom di atas sana. Namun, tahukah Anda bahwa uang negara sejatinya berasal dari kita dari pajak yang kita bayar, dari sumber daya alam yang kita miliki, dan dari segala aktivitas ekonomi yang melibatkan rakyat?
Kini, kita perlu bertanya: bagaimana kondisi keuangan negara di tahun 2025 ini? Data resmi menunjukkan bahwa hingga 31 Maret 2025, pendapatan negara hanya mencapai Rp516,1 triliun, atau baru 17,20% dari target APBN tahun ini.
Angka ini lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk periode yang sama. Bahkan dibandingkan tahun 2024 yang sudah mengalami penurunan, kali ini penurunannya jauh lebih tajam: 16,76% lebih rendah dibanding triwulan pertama tahun lalu.
Sumber utama penerimaan negara, yaitu penerimaan pajak, juga turun drastis—hanya 16,10% dari target, lebih rendah dari tiga tahun sebelumnya yang berada di atas 20%. Penurunan pajak ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan menurunnya daya beli masyarakat dan perlambatan roda ekonomi.
Sementara itu, realisasi belanja negara tetap berjalan dan bahkan meningkat. Total belanja sudah mencapai Rp620,3 triliun, atau 17,10% dari target. Akibatnya, terjadi defisit anggaran yang cukup besar di awal tahun ini, yaitu Rp104,2 triliun. Ini pertama kalinya sejak 2022–2024, negara mengalami defisit pada triwulan pertama—yang biasanya justru surplus. Bahkan lebih buruk dari masa pandemi.
Yang lebih mencemaskan, untuk menutup defisit ini, negara terpaksa harus berutang lebih awal, dengan jumlah fantastis: Rp270,4 triliun, atau 34,08% dari total pembiayaan utang setahun. Inilah rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menyebutnya strategi “front loading”, tetapi tidak bisa dimungkiri bahwa kondisi arus kas negara sedang tidak baik-baik saja.
Per 31 Januari 2025, total utang pemerintah pusat mencapai Rp8.909,14 triliun, meningkat 1,21% dibandingkan Desember 2024. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada pada angka 39,6%, sedikit menurun dari 39,7% pada bulan sebelumnya.
Selain itu, utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar Rp3.408 triliun pada Februari 2025, mengalami penurunan dibandingkan Januari 2025.
Untuk tahun 2025, pemerintah menghadapi kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp94,83 triliun. Selain itu, bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp552,9 triliun.
Dalam situasi seperti ini, rakyat berhak tahu dan bertanya: ke mana sebenarnya uang negara mengalir? Siapa yang menanggung beban defisit dan utang? Apakah benar ekonomi masih tumbuh, sementara pemasukan negara terus menurun dan rakyat mengeluh hidup makin berat?
Diskusi ini ingin membawa kita semua, baik yang berlatar belakang ekonomi maupun tidak untuk menyadari bahwa uang negara bukan hanya angka di kertas, tetapi berpengaruh langsung terhadap kehidupan kita sehari-hari. Maka, mari kita bahas bersama: “Uang Negara, Uang Kita: Apa Hubungannya?”
Sasaran:
Perspektif Ekonomi Makro dan Anggaran Negara:
- Penurunan drastis pendapatan negara, khususnya dari pajak: apakah ini pertanda lemahnya sektor riil?
- Dampak defisit di awal tahun: bagaimana ini mempengaruhi keberlanjutan program-program pemerintah?
- Risiko kebijakan front loading (menarik utang di awal tahun): apakah ini solusi jangka pendek atau sinyal krisis likuiditas negara?
- Rasio utang terhadap PDB dan beban pembayaran bunga utang: masihkah dalam batas aman?
Perspektif Sosial dan Kesejahteraan Rakyat:
- Mengapa rakyat merasa makin berat hidupnya meskipun pemerintah bilang ekonomi tumbuh?
- Ketimpangan antara belanja negara dan manfaat yang dirasakan rakyat: apakah program-program negara tepat sasaran?
- Persepsi publik terhadap pajak dan utang negara: apakah pemerintah cukup transparan?
- Apakah benar ekonomi sedang tumbuh? Mengapa usaha makin lesu dan belanja makin hemat?
- Beban pajak dan kenaikan harga barang pokok: bagaimana mereka merasakannya langsung?
- Harapan kepada negara: apa yang rakyat butuhkan sebenarnya dari APBN?. []